Legalisasi

Legalisasi Pembuatan KTP

Persyaratan

  1. Surat Pengantar dari Kelurahan
  2. Formulir F-1.21 ( Permohonan Kartu Tanda Penduduk )
  3. Foto Copy Kartu Keluarga (penambahan keluarga / perubahan data )
  4. Data dukung lain jika ada perubahan (Ijazah/ Akte kelahiran/surat nikah, Surat Kehilangan)

Dasar Hukum

  • Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
  • Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
  • Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional
  • Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Cilacap
  • Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap  Nomor 9Tahun 2016tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9 Seri D);
  • Peraturan Bupati Cilacap Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Cilacap .

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-Legalisasi Proposal

Persyaratan

Proposal yang sudah ditandatangani oleh :

  • Kepala Kelurahan
  • Kelompok / Ormas
  • Dinas terkait

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara tentang Standar Pelayanan Publik
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor  9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap ;
  5. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Cilacap

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-Legalisasi Pembuatan SKCK

Persyaratan

  1. Pengantar dari Kelurahan
  2. Foto copy KTP dan KK
  3. Pas foto ukuran 4 X 6 = 4 lembar

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara tentang Standar Pelayanan Publik
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor  9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap ;
  5. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Cilacap

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-Pengantar Persyaratan Akta Kematian

Persyaratan

  1. Pengantar dari Pemerintah Kelurahan
  2. Formulir F.2.29 ( Surat Keterangan Kematian )
  3. Surat Kematian dari Dokter/Rumah Sakit
  4. KTP Pelapor
  5. Kartu Keluarga

Dasar Hukum

  1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
  2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
  4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
  5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Cilacap
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap  Nomor 9Tahun 2016tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9 Seri D);
  8. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Cilacap .

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-Pengajuan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu)

Persyaratan

  1. Surat Pengantar dari Pemerintah Kelurahan
  2. Foto copy KTP
  3. Foto copy KK

Dasar Hukum

  1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
  2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
  3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
  4. Peraturan Pemerintah Nomor. 101 Tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan Jaminan Kesehatan
  5. Peraturan Mentri Sosial Nomor :  86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Sosial
  6. Peraturan Menteri Sosial Nomor : 146/HUK/2013 tentang Kriterian Fakir Miskin
  7. Peraturan Mentri Sosial Nomor : 147/HUK/2013 tentang penetapan peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-Pengantar Surat Nikah

Persyaratan

  1. Pengantar dari Kelurahan
  2. Formulir Permohonan Model N1 sd N6
  3. Akta Kelahiran Calon Mempelai
  4. KTP Calon Mempelai
  5. Kartu Keluarga
  6. Surat Kesehatan dari Dokter
  7. Surat Keterangan sudah konsultasi HIV dan AIDS
  8. Data dukung lain ( Akta cerai, Keterangan Kematian ) apabila calon mempelai berstatus cerai

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi KependudukanPP Nomor 9 Tahun 1975 Bab IX pasal 3 tentang pelaksanaan perkawinan kurang dari 10 hari
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
  4. Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Cilacap .
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor  9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap ;
  7. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Cilacap

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-Surat Keterangan Ahli Waris

Persyaratan

  1. Surat Pernyataan Ahli Waris (tidak memakai kop surat pemerintah ) dengan di tanda tangani oleh seluruh ahli waris
  2. Akta Kematian yang dikeluarkan Disdukcapil
  3.  KTP dan KK semua ahli waris
  4. Sertifikat Tanah
  5. Data dukung lainnya (surat tidak keberatan dari  mantan istri/ suami apabila waris bukan harta gono gini )

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf b tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor  9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap ;
  3. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Cilacap

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-Surat Keterangan Domisili Perusahaan

Persyaratan

  1. Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Kelurahan yang memuat keterangan alamat dan pemilik usaha
  2. Fotokopi Kartu Keluarga
  3. Fotokopi KTP

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara tentang Standar Pelayanan Publik
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor  9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap ;
  5. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Cilacap

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-Pengantar Cerai

Persyaratan

  1. Pengantar dari Kelurahan
  2. KTP
  3. Kartu Keluarga
  4. Surat Nikah

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan PP Nomor 9 Tahun 1975 Bab IX pasal 3 tentang pelaksanaan perkawinan kurang dari 10 hari
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Cilacap .
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor  9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap ;
  7. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Cilacap

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-Pengantar Surat Amen Nikah

Persyaratan

  1. Pengantar Kelurahan
  2. Formulir Permohonan Model N1 s.d. N6
  3. Fotokopi Akta Kelahiran Calon Mempelai
  4. Fotokopi KTP Calon Mempelai
  5. Fotokopi Kartu Keluarga
  6. Fotokopi Ijazah Terakhir
  7. Fotokopi Akta Nikah Orang Tua
  8. Pas Foto 4 X 6 = 1 lembar
  9. Pas Foto 2 X 3 = 3 lembar

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan PP Nomor 9 Tahun 1975 Bab IX pasal 3 tentang pelaksanaan perkawinan kurang dari 10 hari
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Cilacap .
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor  9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap ;
  7. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Cilacap